Oleh
: Ashwin Pulungan
Kita
Dibohongi tentang Sebab Peningkatan Jumlah BBM Bersubsidi.
Sering kita disajikan berita tentang BBM didalam negeri bahwa konsumsi BBM semakin bertambah besar pada tahun-tahun berikutnya. Lalu para pakar energi dan pihak pemerintah selalu memberi argumentasi yang seolah-olah sangat benar padahal tidak sepenuhnya benar bahwa penyebab dasar peningkatan konsumsi BBM adalah hanya semata : “bertambahnya jumlah kendaraan baik roda empat dan roda dua dan banyaknya kendaraan boros energi yang masih beroperasi, penyalah gunaan peruntukan BBM bersubsidi bagi pabrikasi”.
Bertambahnya kendaraan roda empat dan roda dua, disebabkan tidak baik dan tidak nyamannya fasilitas umum sarana dan prasarana angkutan umum di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah gagal membangun serta menata kenyamanan transportasi umum bagi masyarakat. Begitu juga dengan penyalah gunaan peruntukan BBM bersubsidi karena tidak adanya pengawasan yang ketat serta penegakan hukum yang tegas dan benar dari pemerintah untuk menindak penyelewengan peruntukan BBM bersubsidi sehingga manipulasi peruntukan BBM selalu mulus berjalan kontinyu.
Konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia pada awal 2012 berada pada 44,04 juta kiloliter sampai akhir tahun 2012 telah mencapai 45,27 juta kiloliter : Premium 28,28 juta kiloliter, Solar 15,78 juta kiloliter, Minyak tanah 1,21 juta kiloliter.
Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Umi Asngadah volume konsumsi BBM bersubsidi pada 2013 diperkirakan akan mencapai 49,65 juta kiloliter (Premium 31,46 juta kiloliter, Solar 16,99 juta kiloliter, Minyak tanah 1,20 juta kiloliter), padahal kuota BBM bersubsidi yang telah disepakati pemerintah hanya 46,01 juta kiloliter. Diperkirakan ada defisit BBM sejumlah 3,64 juta kiloliter pada 2013.
lihat gambar
Sebab Peningkatan Jumlah BBM Bersubsidi.
1. Jalan yang macet dan berlobang-lobang membuat konsumen BBM menambah 40% BBM
yang diisi ke tangki kendaraan.
Jika kita melakukan perjalanan memakai kendaraan apakah itu roda empat dan roda
dua, dalam mengisi tangki BBM kendaraan kita, selalu melebihkan sebanyak antara
40% - 60% lebih banyak dari BBM yang kita isi. Hal ini kita lakukan karena kita
memperhitungkan kemungkinan terjadinya kemacetan lalulintas dijalan raya serta
banyaknya jalan yang berlubang-lubang disuatu perkotaan maupun jalur jalan luar
kota. Jika kita membeli 100 liter BBM untuk jarak tertentu, maka kita akan
lebihkan sebanyak rata-rata minimal 50% jadi yang kita isi pada saat mengisi
BBM di SPBU adalah 150 liter BBM.
2. Kebocoran yang dilakukan aparat Pertamina dalam setiap perjalanan BBM dalam
angkutan laut kapal tanker menuju berbagai pulau diluar pulau Jawa, diperhitungkan
kebocoran manipulasi BBM untuk setiap pengiriman kapal laut oleh mafia BBM
adalah sebesar antara 30% - 40%.
Pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina sendiri serta pengawasan oleh aparat
terkait selalu tidak berjalan efektif untuk memantau kemungkinan kuat adanya
manipulasi kebocoran BBM dalam setiap pengangkutan antar pulau. Karena
pengawasan yang tidak berjalan baik, maka perbuatan manipulasi/pencurian BBM
ditengah laut selalu terjadi. Apalagi adanya disparitas harga BBM bersubsidi
yang cukup tinggi dengan harga BBM yang ada pada Negara tetangga Indonesia.
Kemungkinan kuat permainan, pencurian dan manipulasi BBM bersubsidi ini,
terkait dengan berbagai intansi pengamanan terkait dan kelompok tertentu dalam
mafia BBM di Indonesia.
3. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor keluarga sebagai dampak tidak adanya
transportasi umum yang nyaman yang bisa dibangun oleh pemerintah. Hal ini
memperparah kondisi kemacetan disetiap jalan raya pada kota-kota besar di
Indonesia. Diperhitungkan konsumsi BBM bersubsidi bertambah pada kisaran 30%.
Selama ini pemerintah pusat dan daerah tidak mampu untuk membangun fasilitas
yang memadai serta nyaman untuk tranportasi umum bagi seluruh masyarakat
perkotaan. Akibatnya, masyarakat terpaksa membeli kendaraan pribadi baik roda
empat dan roda dua dan hal ini terjadi diseluruh masyarakat perkotaan di
Indonesia. Dampaknya adalah semerawutnya jalan raya atas berbaurnya lalulintas
kendaraan aneka roda dalam satu ruas jalan (sedan, truck aneka bobot, sepeda
motor berbaur) sehingga kemacetan tidak bisa dihindarkan.
4. Cara pembelian impor BBM dari luar negeri harus melalui calo BBM yang
bermarkas di Singapura bernama PT. Petral sebagai anak perusahaan PT. Pertamina
sehingga harga BBM bersubsidi menjadi mahal di konsumen masyarakat Indonesia.
(Politilisasi BBM bersubsidi dengan pihak asing = banyak pengamat energi
mengatakan sebagai Mafia BBM).
Sebenarnya Pemerintahlah yang membuat kemacetan dijalan raya, pemerintah
pulalah yang membuat tingginya konsumerisme bagi kendaraan transport keluarga
sehingga konsumsi BBM bersubsidi semakin hari semakin meningkat. Kalau
demikian, mengapa beban subsidi BBM di bebankan terus kepada rakyat? Tidakkah
pertambahan konsumsi BBM bersubsidi disebabkan atas ketidak mampuan pemerintah
pusat dan daerah menata serta membangun sarana dan prasarana tranportasi yang
nyaman bagi seluruh warga masyarakat Indonesia sehingga bisa memperkecil
konsumerisme terhadap kendaraan pribadi. Jelas disini, kehendak pemerintah
untuk menghapus subsidi BBM adalah merupakan tekanan dari pihak asing sehingga
SPBU asing kembali bisa beroperasi lagi di Indonesia. [1]
Pemerintah mengatakan, pertambahan jumlah konsumsi BBM bersubsidi meningkat
hingga mencapai 49,65 juta kilo-liter pada tahun 2013 ini dari 45,27 juta
kilo-liter pada tahun 2012 yang lalu. Kalau dicermati karakter kenaikan ini,
memang setiap tahun Indonesia selalu mengalami kenaikan konsumsi BBM
bersubsidi. Pertanyaan kita mengapa konsumsi BBM premium selalu naik ?
Jawabannya adalah karena banyaknya jalan yang rusak dan kemacetan lalu-lintas,
serta tidak mampunya Pemerintah mengadakan sarana angkutan umum yang baik serta
nyaman disetiap perkotaan besar Indonesia. Jalan yang rusak dan kemacetan
adalah dua persoalan yang saling berkaitan yang tidak pernah berhasil disolusi
oleh setiap Pemerintahan pusat dan daerah. Jalan yang rusak serta kemacetan
jalan raya, akan menambah konsumsi BBM sebanyak ±35% s/d 45%. Jika anda akan
berkendaraan di setiap kota yang lalu-lintas kendaraannya macet, maka setiap
kita akan mengisi tangki BBM kendaraan selalu kita tambahkan sebanyak ±50%
untuk berjaga-jaga agar BBM tidak kehabisan di jalan sebagai dampak dari
kemacetan. Selanjutnya karena tidak adanya angkutan umum yang baik serta
nyaman, membuat seluruh masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan roda
dua serta roda empat. Dampak semua ini adalah terjadinya kemacetan yang luar
biasa setiap hari diseluruh perkotaan besar di Indonesia. Kondisi seperti ini
memastikan bertambahnya konsumsi BBM bersubsidi (premium) disamping adanya
manipulasi dan pencurian BBM bersubsidi terutama dalam tranportasi laut serta
pemenuhan energi pabrik.
Ketidak mampuan kerja nyata pemerintah untuk mengatur konsumsi BBM bersubsidi
agar tepat sasaran, diadakanlah propaganda pembodohan yang berisi kalimat
bernada pelecehan dan penghinaan kepada seluruh rakyat menengah bawah. Sebagai
contoh ada kalimat “BBM bersubsidi hanya untuk orang tak mampu”, “BBM
bersubsidi hanya untuk angkot, taxi dan sepeda motor”, “BBM bersubsidi hanya
untuk orang miskin”, “Subsidi BBM untuk BLSM Rakyat Miskin”, “Harga BBM naik BALSEM
untuk Rakyat”. Padahal kalau kita membuka UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 : “Fakir
miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kalau Pasal ini dapat
dijalankan oleh Pemerintah tanpa ada kaitannya dengan subsidi BBM, maka
pemerintah wajib memelihara serta menyantuni rakyat miskin dan terlantar
layaknya program BALSEM (BLSM) yang akan dijalankan Pemerintah selama 5 bulan
2013 sebesar Rp. 150.000,-/bulan/perorang, bahkan tidak terbatas jangka
waktunya selama rakyat miskin masih ada (realisasi UUD 1945).
Kenaikan BBM premium dan solar yang segera
direalisasikan pemerintah, akan menimbulkan dampak kenaikan harga bagi seluruh
komoditi kebutuhan primer seluruh rakyat Indonesia. Biaya hidup per orang akan
sangat meningkat serta sangat memberatkan bagi mayoritas rakyat Indonesia yang
berpendapatan tidak tetap dan tetap. Terutama bagi seluruh rakyat disektor
pertanian dan perikanan laut serta para buruh pabrik, mahasiswa/i, pelajar.
Bagi pedagang antar kota akan semakin berat dan tidak mampu membayar biaya tranportasi
yang menjadi mahal, sehingga para pedagang ini hanya mampu menjual dagangannya
pada areal perkotaan saja. Maka terjadilah penumpukan para pedagang kecil
didalam satu areal kota, sehingga pendapatan mereka akan semakin mengecil. Bagi
masyarakat kota sebagai karyawan rendahan dan menengah, serta
pelajar/mahasiswa, biaya tranportasi angkutan kota non-pemerintah/pemda akan
semakin mahal. Dampaknya adalah akan meningkatnya pembelian sepeda motor roda
dua serta juga akan berdampak kepada peningkaan konsumsi BBM lagi. Inilah
benang kusut yang di lakukan Pemerintah dalam bidang energi Nasional yang
berdampak negatif kepada sektor ekonomi. Permasalahan BBM Nasional yang
semerawut selama ini membuktikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa
Pemerintah SBY gagal dan tidak mampu memenuhi semua janji-janji dan tergetnya
dalam Pemilu 2009 yang lalu.
Dalam ketidak mampuan serta kegagalan Pemerintah ini, biaya yang dikeluarkan
dari uang rakyat selama ini untuk membayar para pejabat korup PNS yang belum
ketahuan, serta para pejabat gagal lainnya adalah cukup besar dan mereka tidak
perduli akan kesengsaraan rakyat bahkan mereka sibuk dengan aneka hiburan
gelimang kemewahan, kemaksiatan suatu pekotaan besar di Indonesia berbentuk
gaya feodalisme baru. Rakyat Indonesia telah membayar mahal semua kegagalan
para pejabat pelaksana Negara dari pusat hingga berbagai daerah sehingga
menambah aneka kemiskinan dan kesengsaran baru di NKRI. Perlu perenungan
mendalam agar kita semua sebagai rakyat bisa memanfaatkan kedaulatan rakyat
agar tidak tertipu oleh para pejabat, politisi gagal seperti yang telah terjadi
selama ini. [2]
1. Jalan yang macet dan berlobang-lobang membuat konsumen BBM menambah 40% BBM yang diisi ke tangki kendaraan.
Jika kita melakukan perjalanan memakai kendaraan apakah itu roda empat dan roda dua, dalam mengisi tangki BBM kendaraan kita, selalu melebihkan sebanyak antara 40% - 60% lebih banyak dari BBM yang kita isi. Hal ini kita lakukan karena kita memperhitungkan kemungkinan terjadinya kemacetan lalulintas dijalan raya serta banyaknya jalan yang berlubang-lubang disuatu perkotaan maupun jalur jalan luar kota. Jika kita membeli 100 liter BBM untuk jarak tertentu, maka kita akan lebihkan sebanyak rata-rata minimal 50% jadi yang kita isi pada saat mengisi BBM di SPBU adalah 150 liter BBM.
2. Kebocoran yang dilakukan aparat Pertamina dalam setiap perjalanan BBM dalam angkutan laut kapal tanker menuju berbagai pulau diluar pulau Jawa, diperhitungkan kebocoran manipulasi BBM untuk setiap pengiriman kapal laut oleh mafia BBM adalah sebesar antara 30% - 40%.
Pengawasan yang dilakukan oleh Pertamina sendiri serta pengawasan oleh aparat terkait selalu tidak berjalan efektif untuk memantau kemungkinan kuat adanya manipulasi kebocoran BBM dalam setiap pengangkutan antar pulau. Karena pengawasan yang tidak berjalan baik, maka perbuatan manipulasi/pencurian BBM ditengah laut selalu terjadi. Apalagi adanya disparitas harga BBM bersubsidi yang cukup tinggi dengan harga BBM yang ada pada Negara tetangga Indonesia. Kemungkinan kuat permainan, pencurian dan manipulasi BBM bersubsidi ini, terkait dengan berbagai intansi pengamanan terkait dan kelompok tertentu dalam mafia BBM di Indonesia.
3. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor keluarga sebagai dampak tidak adanya transportasi umum yang nyaman yang bisa dibangun oleh pemerintah. Hal ini memperparah kondisi kemacetan disetiap jalan raya pada kota-kota besar di Indonesia. Diperhitungkan konsumsi BBM bersubsidi bertambah pada kisaran 30%.
Selama ini pemerintah pusat dan daerah tidak mampu untuk membangun fasilitas yang memadai serta nyaman untuk tranportasi umum bagi seluruh masyarakat perkotaan. Akibatnya, masyarakat terpaksa membeli kendaraan pribadi baik roda empat dan roda dua dan hal ini terjadi diseluruh masyarakat perkotaan di Indonesia. Dampaknya adalah semerawutnya jalan raya atas berbaurnya lalulintas kendaraan aneka roda dalam satu ruas jalan (sedan, truck aneka bobot, sepeda motor berbaur) sehingga kemacetan tidak bisa dihindarkan.
4. Cara pembelian impor BBM dari luar negeri harus melalui calo BBM yang bermarkas di Singapura bernama PT. Petral sebagai anak perusahaan PT. Pertamina sehingga harga BBM bersubsidi menjadi mahal di konsumen masyarakat Indonesia. (Politilisasi BBM bersubsidi dengan pihak asing = banyak pengamat energi mengatakan sebagai Mafia BBM).
Sebenarnya Pemerintahlah yang membuat kemacetan dijalan raya, pemerintah pulalah yang membuat tingginya konsumerisme bagi kendaraan transport keluarga sehingga konsumsi BBM bersubsidi semakin hari semakin meningkat. Kalau demikian, mengapa beban subsidi BBM di bebankan terus kepada rakyat? Tidakkah pertambahan konsumsi BBM bersubsidi disebabkan atas ketidak mampuan pemerintah pusat dan daerah menata serta membangun sarana dan prasarana tranportasi yang nyaman bagi seluruh warga masyarakat Indonesia sehingga bisa memperkecil konsumerisme terhadap kendaraan pribadi. Jelas disini, kehendak pemerintah untuk menghapus subsidi BBM adalah merupakan tekanan dari pihak asing sehingga SPBU asing kembali bisa beroperasi lagi di Indonesia. [1]
Pemerintah mengatakan, pertambahan jumlah konsumsi BBM bersubsidi meningkat hingga mencapai 49,65 juta kilo-liter pada tahun 2013 ini dari 45,27 juta kilo-liter pada tahun 2012 yang lalu. Kalau dicermati karakter kenaikan ini, memang setiap tahun Indonesia selalu mengalami kenaikan konsumsi BBM bersubsidi. Pertanyaan kita mengapa konsumsi BBM premium selalu naik ? Jawabannya adalah karena banyaknya jalan yang rusak dan kemacetan lalu-lintas, serta tidak mampunya Pemerintah mengadakan sarana angkutan umum yang baik serta nyaman disetiap perkotaan besar Indonesia. Jalan yang rusak dan kemacetan adalah dua persoalan yang saling berkaitan yang tidak pernah berhasil disolusi oleh setiap Pemerintahan pusat dan daerah. Jalan yang rusak serta kemacetan jalan raya, akan menambah konsumsi BBM sebanyak ±35% s/d 45%. Jika anda akan berkendaraan di setiap kota yang lalu-lintas kendaraannya macet, maka setiap kita akan mengisi tangki BBM kendaraan selalu kita tambahkan sebanyak ±50% untuk berjaga-jaga agar BBM tidak kehabisan di jalan sebagai dampak dari kemacetan. Selanjutnya karena tidak adanya angkutan umum yang baik serta nyaman, membuat seluruh masyarakat berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan roda dua serta roda empat. Dampak semua ini adalah terjadinya kemacetan yang luar biasa setiap hari diseluruh perkotaan besar di Indonesia. Kondisi seperti ini memastikan bertambahnya konsumsi BBM bersubsidi (premium) disamping adanya manipulasi dan pencurian BBM bersubsidi terutama dalam tranportasi laut serta pemenuhan energi pabrik.
Ketidak mampuan kerja nyata pemerintah untuk mengatur konsumsi BBM bersubsidi agar tepat sasaran, diadakanlah propaganda pembodohan yang berisi kalimat bernada pelecehan dan penghinaan kepada seluruh rakyat menengah bawah. Sebagai contoh ada kalimat “BBM bersubsidi hanya untuk orang tak mampu”, “BBM bersubsidi hanya untuk angkot, taxi dan sepeda motor”, “BBM bersubsidi hanya untuk orang miskin”, “Subsidi BBM untuk BLSM Rakyat Miskin”, “Harga BBM naik BALSEM untuk Rakyat”. Padahal kalau kita membuka UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 : “Fakir miskin dan anak anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Kalau Pasal ini dapat dijalankan oleh Pemerintah tanpa ada kaitannya dengan subsidi BBM, maka pemerintah wajib memelihara serta menyantuni rakyat miskin dan terlantar layaknya program BALSEM (BLSM) yang akan dijalankan Pemerintah selama 5 bulan 2013 sebesar Rp. 150.000,-/bulan/perorang, bahkan tidak terbatas jangka waktunya selama rakyat miskin masih ada (realisasi UUD 1945).
Dalam ketidak mampuan serta kegagalan Pemerintah ini, biaya yang dikeluarkan dari uang rakyat selama ini untuk membayar para pejabat korup PNS yang belum ketahuan, serta para pejabat gagal lainnya adalah cukup besar dan mereka tidak perduli akan kesengsaraan rakyat bahkan mereka sibuk dengan aneka hiburan gelimang kemewahan, kemaksiatan suatu pekotaan besar di Indonesia berbentuk gaya feodalisme baru. Rakyat Indonesia telah membayar mahal semua kegagalan para pejabat pelaksana Negara dari pusat hingga berbagai daerah sehingga menambah aneka kemiskinan dan kesengsaran baru di NKRI. Perlu perenungan mendalam agar kita semua sebagai rakyat bisa memanfaatkan kedaulatan rakyat agar tidak tertipu oleh para pejabat, politisi gagal seperti yang telah terjadi selama ini. [2]
0 Comments
